BANYUWANGI – Jajaran pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Pelaksana (UP) MTsN 1 Banyuwangi berpartisipasi aktif dalam Webinar DWP Kemenag Berintegritas bertajuk “Memahami Risiko Hukum dan Pencegahan Korupsi dalam Keluarga ASN”. Kegiatan yang diikuti secara virtual ini dihadiri langsung oleh Ketua DWP MTsN 1 Banyuwangi beserta seluruh jajaran anggota dari ruang kerja masing-masing.
Webinar ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman keluarga ASN mengenai berbagai bentuk korupsi, dampak risiko hukum, serta pentingnya menjaga integritas. Keluarga, khususnya istri, dinilai memiliki peran sangat strategis sebagai “benteng pertama” dan “alarm” pencegahan perilaku koruptif serta pengawal marwah keluarga ASN dalam menjalankan tugas dinas. Menghadirkan narasumber Ibu Siti Imroatul Ulfiah, pemaparan materi berfokus pada beberapa poin krusial:
Definisi dan Risiko Hukum: Penjelasan detail mengenai klasifikasi tindakan koruptif seperti suap, gratifikasi, pemerasan, dan benturan kepentingan yang rentan terjadi di lingkungan kerja ASN.
Pola Hidup Sederhana: Imbauan tegas agar keluarga ASN menerapkan gaya hidup bersahaja dan tidak menuntut secara finansial di luar kemampuan sah, yang kerap menjadi pemicu utama tindak pidana korupsi.
Bijak Ber-media Sosial: Peringatan untuk menghindari perilaku flexing atau memamerkan barang mewah dan akses jabatan di media sosial demi menjaga citra instansi serta menghindari implikasi hukum.
Prosedur Pencegahan Cepat: Panduan langkah konkret saat menghadapi pemberian mencurigakan melalui rumus 4M: Berhenti, Periksa, Catat, dan Laporkan/Konsultasikan melalui kanal resmi.
Pada sesi tanya jawab, para peserta aktif mendiskusikan batasan etika berbagi informasi saat live streaming kegiatan kedinasan, tantangan menjaga integritas di tengah kesibukan kantor, hingga klarifikasi atas stigma profesi penyuluh. Melalui keikutsertaan dalam webinar ini, DWP UP MTsN 1 Banyuwangi berkomitmen untuk terus membina kesadaran integritas dari dalam rumah tangga demi mendukung terciptanya lingkungan birokrasi Kementerian Agama yang bersih dan akuntabel.
